Catatan Atas Konflik Tafsir PKPU 20/2018

Catatan Atas Konflik Tafsir PKPU 20/2018

641
0
SHARE

Oleh: Syamsuddin Alimsyah

SAAT ini, penafsiran terhadap PKPU 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, masih berbeda-beda. Terutama antara KPU dan Bawaslu.

Terbukti, meski sudah PKPU yang jelas-jelas melarang mantan koruptor, mantan napi bandar narkoba dan napi kekerasan seks terhadap anak maju sebagai calon legislatif, toh Bawaslu tetap meloloskan sejumlah bakal calon.

Sampai hari ini, dari catatan KOPEL, sudah ada 9 kasus yang diloloskan oleh Bawaslu. Hal ini pula membuat publik jadi kecewa. Publik mempersepsikan Bawaslu sebagai institusi yang semula diharap bersama masyarakat melawan napi koruptor berbalik menjadi “pembela”. Tentu saja dengan berbagai argumentasinya.

Sebenarnya, dorongan PKPU 20 tahun 2018 juga di dalamnya terlibat koalisi masyarakat sipil untuk pemilu bersih termasuk di dalamnya KOPEL.

Bukan soal kita benci koruptor saja. Ini kita berpikir jauh ke depan. KOPEL ingin menegaskan kepada pejabat publik bahwa selagi Anda diberi amanah maka jaga betul. Bila tidak atau sekali Anda lengah maka riwayat sebagai pejabat publik akan tamat. Kalau di jabatan lain bisa saja, silakan.

Mengapa ini ditegaskan? Supaya pejabat dalam bekerja benar amanah. Tidak korupsi.

Perdebatan saat pembahasan draf PKPU bukan tidak terjadi. Ada banyak pendapat dan argumen yang semuanya tentu memiliki basis yang kuat. Namun akhirnya dipahami bahwa tujuan PKPU ini adalah upaya menguatkan moralitas bangsa.

Sebenarnya larangan mantan koruptor nyaleg itu bukan hanya di DPR dan DPRD. Juga di DPD. Ada diatur dalam PKPU nomor 14/2018. Di sini KPU, pemerintah, DPR dan Bawaslu satu suara. Semua setuju. Bahkan nyaris tidak ada perdebatan. Mungkin karena DPD adalah perseorangan. Bukan partai politik.

Namun, ribut justru terjadi saat PKPU untuk caleg DPR dan DPRD. Saat itu KPU melakukan rapat konsultasi ke DPR RI melalui Komisi II. Saat itu perdebatan terjadi.

DPR serta Kemendagri satu suara; tidak setuju mantan koruptor dilarang nyaleg. Di sini Bawaslu pun ikut suara pemerintah yang semula diharap satu suara dengan KPU sesama penyelenggara pemilu. Toh draf PKPU sebelum dikonsultasikan ke DPR sudah melalui tahapan konsultasi publik yang juga dari Bawaslu hadir.

Sesuai amanat konstitusi, KPU diharuskan berkonsultasi ke DPR sebelum menetapkan PKPU. Meski hasil konsultasi sifatnya tidak mengikat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

Lalu KPU bereaksi. Tentu dengan masyarakat sipil juga bereaksi. Nampak ada logika hukum yang tidak adil menempatkan regulasi terhadap peserta pemilu.

DPR sebagai lembaga pembuat UU ketat mengatur DPD namun longgar bagi calon DPR.

Apa bedanya DPD dan DPR? Bukankah sama-sama dipilih rakyat dalam pemilu? Tidak ada penjelasan yang kuat saat itu. Yang jelas DPR dan pemerintah tetapĀ  kekeh menolak.

KPU lalu mendiskusikan lagi dengan berbagai pihak, sampai ditemukan sikap PKPU harus ada.

Kopel menyebutnya langkah KPU ini sebagai jihad kawal pemilu berintegritas. Apakah PKPU mulus? Belum. DPR, Pemerintah dan Bawaslu tetap menolak. Meski akhirnya pemerintah setuju PKPU tersebut. Apa bukti? Kemenkumham mengundangkannya dalam berita acara negara.

Mengapa itu dilakukan? Karena pemerintah sadar betul kemandirian KPU dalam membuat peraturan teknis pemilu.

Tapi apakah KPU bisa seenaknya membuat aturan? Tentu tidak. KPU tetap harus mengacu pada UU 12 Tahun 2011 dan pedoman lainnya.

Khusus PKPU 20 Tahun 2018 perlu dipahami bahwa larangan itu bukan kepada perseorangan tapi kepada partai yang dilarang mengajukan caleg mantan napi koruptor, napi bandar narkoba, napi kekerasan seks anak. Kenapa partai? Karena peserta pemilu adalah partai politik.

Lalu bagaimana tafsir ada yang menganggap PKPU 20 tahun 2018 bertentangan UU? Merujuk ke UU pemilu dan kewenangan lembaga, yang berhak mengujinya adalah MA. Siapa yang merasa dirugikan UU ini silakan JR PKPU ke MA.

Apapun hasil MA aka mengikat semua pihak. Bila MA menyatakan bertentangan maka KPU harus mencabut pasal tersebut. Begitupun sebaliknya.

Kita tunggu saja putusan MA. (*)

(catatan pinggir, perjalanan kereta dari Jakarta ke Bogor, 31 Agustus 2018)