BK: Kalau Studi Banding Gembira,  Giliran Paripurna Kurang Semangat

BK: Kalau Studi Banding Gembira,  Giliran Paripurna Kurang Semangat

59
0
SHARE

KOPEL — Dari 24 sidang paripurna, 24 anggota DPRD tak utuh hadir. Tingkat kehadiran mereka belum maksimal. Di setiap paripurna terlihat banyak kursi dewan yang kosong. Inilah yang bikin Badan Kehormatan (BK) prihatin. Kalau mau studi banding gembira. Giliran paripurna kurang semangatnya.

Puncaknya, Senin 6 Agustus 2018, lalu. Rapat paripurna dengan agenda penyerahan KUA-PPAS TA 2018 dari eksekutif ke legislatif, dihadiri 13 anggota DPRD. Sedangkan 11 anggota DPRD, minus almarhum Asli Kaspen tidak hadir hingga rapat berakhir. Berangkat dari ini, dua pimpinan DPRD Palopo menggelar pertemuan tertutup.

Informasi keluar, mereka rapat membahas anggota DPRD yang malas ikut paripurna.
Sekretaris DPRD Palopo, Amirullah Yuni, mengakui tingkat kehadiran anggota DPRD hanya sekitar 13 orang. Meski begitu forum tersebut berjalan karena dianggap sudah kuorum.

”Dalam setiap pelaksanaan paripurna dalam 2018 ini kehadiran legislator tidak pernah penuh. Kebanyakan jumlah yang hadir 16 orang dari 23 legislator yang aktif sekarang ini,” ujarnya, kepada Palopo Pos.

Menurutnya, setiap rapat paripurna mengikuti ketentuan berdasarkan tata tertib DPRD. Salah satunya jumlah kehadiran anggota DPRD. ”Jika kehadiran legislator berkurang dari yang ditentukan, maka sidang tidak dapat berlanjut dikarenakan belum kuorum,” katanya.

Dengan ketidakkehadiran legislator dalam forum paripurna biasanya memiliki alasan tersendiri. “Namun, yang pasti kita sudah menyampaikan kepada mereka semua terkait setiap pelaksanaan paripurna,” katanya.

Kalau mau paripurna, cerita sekwan, dirinya selalu disibukan memanggil para legislator untuk memenuhi kuorum. Bahkan, kadang pelaksanaan paripurna yang dijadwalkan pukul 10:00 Wita, harus molor sampai satu jam selanjutnya.

”Itu karena respon legislator terhadap suatu undangan masih minim. Kita berharap agar kebiasaan seperti ini dapat diminimalisir. Tentu ini kembali ke masing-masing legislator dan fraksi untuk proaktif dalam setiap agenda sidang yang akan dilaksanakan,” harapnya.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Palopo, Steven Hamdani, mengatakan, pelaksanaan paripurna merupakan agenda yang  wajib diikuti. Bahkan, legislator yang tidak pernah hadir dalam forum tersebut bisa mendapatkan sanksi.

“Sesuai tatib DPRD, legislator yang sudah enam kali tidak hadir secara berturut-turut bisa dilakukan PAW dari partainya, tetapi ketika ia pernah hadir satu kali, maka ketidakhadirannya selama itu bisa tertutupi,” katanya.

Anggota BK lainnya, Hamka Pasau, menyinggung soal keberadaan anggota DPRD yang mengenyampingkan kewajiban terhadap tugas yang ada di DPRD. “Memang tidak bisa dipungkiri kadang ada legislator jika paripurna malas ikut. Kalau pergi studi banding sangat semangat. Semangat sangat jauh sekali bedanya dibandingkan semangat mengikuti paripurna,” terang Hamka.

Apa tanggapan fraksi DPRD? Sejumlah fraksi di DPRD Palopo telah mengambil sikap terkait keberadaan legislator yang dinilai malas mengikuti paripurna. Pimpinan fraksi menekankan kepada para anggotanya untuk meningkatkan tingkat kedisiplinannya utamanya dalam menghadiri paripurna.

Ketua Fraksi Demokrat, Hendry Ghalib, mengaku sudah menyampaikan perihal ini kepada para anggotanya. “Kita berharap agar hal ini bisa berubah. Fraksi juga sudah menyampaikan hal ini agar ke depannya bisa fokus terhadap agenda di DPRD,” katanya.
Adapun Hendry Ghalib mengaku jika salah satu anggotanya yang tidak hadir dalam peripurna sebelumnya dikarenakan kesehatannya terganggu. “Saya sudah cek ternyata salah satu anggota saya ini mengidap penyakit malaria,” katanya.

Demikian halnya diungkapkan Ketua Fraksi PKB Palopo, Dahri Suli. Dikatakan, pada dasarnya semua anggota DPRD menyadari hal tersebut. Namun, Dahri juga sudah menyampaikan hal itu kepada anggotanya.

“Kita akui jika tiap pelaksanaan paripurna tersebut tidak dihadiri semua legislator. Namun, saya sudah sampaikan jika hal ini kembali kepada kesadaran masing-masing,” katanya.

Adapun Dahri berpendapat jika legislator tidak hanya disibukan terhadap pada tugas internal DPRD. Namun yang paling penting legislator harus bisa menuangkan pokok-pokok pemikirannya terkait kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Legislator tidak selamanya harus dinilai soal tingkat kehadirannya di DPRD. Namun, paling utama adalah tiga fungsi yang harus dilaksanakan dan bisa berjalan seimbang,” katanya. (rul/ary/palopopos)