MSF (Multi Stakeholder Forum) Kota Jayapura Belajar Membahas APBD Bersama KOPEL, KINERJA,...

MSF (Multi Stakeholder Forum) Kota Jayapura Belajar Membahas APBD Bersama KOPEL, KINERJA, USAID

25339
1630
SHARE

KOTA JAYAPURA – Komite Pemantau Legislatif melaksanakan acara pada Selasa-Rabu/26-27 Agustus 2014, KOPEL yang bekerjasama dengan KINERJA USAID melakukan Training Advokasi Anggaran kepada MSF ( Multi Stakeholder Forum) Kota Jayapura di Hotel Grand Abe dengan Tema “Training Analisis dan Advokasi Anggaran Untuk Pelayanan Kesehatan Kota Jayapura” pelatihan ini dihadiri oleh 35 peserta yang sebenarnya undangan yang di edar hanya 20 buah namun setelah harihanya peserta yang ikut sebanyak 35 orng. Hal ini membuktikan bahwa antusias masyarakat sipil atau yang di namakan MSF yang ada di kota jayapura dalam mengenali APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sudah tdk di pertanyakan lagi khususnya MSF atau keleompok masyarakat yang berasal dari Koya Barat, Abe Pantai, Tanjung Ria dan teman-teman NGO yang Lain. Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini masyarakat menilai bahwa anggaran yang ada di kota jayapura itu sebenarnya kami tahu memang ada dan cukup tinggi, namun kami tidak tahu persis bahwa APBD setiap tahunnya yang ada di kota jayapura itu sebenarnya di pakai untuk apa saja karena terus terang dari kami masyarakat sendiri masih belum cukup merasakan betul efek positif dari penganggaran yang setiap tahunnya di keluarkan oleh pemerintah khususnya pada bidang kesehatan yang ada di kota jayapura ini. Kemudian cara untuk mengakses data-data yang KOPEL, KINERJA USAID paparkan dalam Forum ini Kami juga tidak tahu untuk mendapatkannya dimana. Namun setelah kegiatan ini berlangsung kami sedikit tahulah bahwa anggaran yang tinggi selama ini kami dengar dari pemerintah itu ternyata di pakai untuk Visi Misi pejabat yang terpilih secara umumnya serta cara mengakses data tersebut sudah kami tahu dan ternyata pula data-data yang selama ini kami anggap tidak penting itu merupakan pelajaran yang sangat perlu buat masyarakat dalam mengawal setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemangku kebijakan yang ada di kota jayapura dan itu sifatnya tidak rahasia atau dengan kata lain dokumen public bukan dokumen pribadi tegas MSF kota jayapura.

Sumber : Muhdasink

SHARE

1630 COMMENTS

LEAVE A REPLY