Saturday , 1 November 2014
Translator :

LAPORAN PEMANTAUAN DPRD KAB. SINJAI BULAN DESEMBER 2012

By Kopel Online - Sel Jan 01, 5:59 am

No Hari/tanggal Kegiatan hasil pekembangan
1 Senin, 3 desember 2012 Sosialisasi Ranperda tentang RTRW wilayah pesisir Pulau Sembilan. Masyarakat pesisir khususnya Pulau Sembilan merespon tentang adanya Perda RTRW, Perda RTRW ada beberapa pasal yang diubah tentang pidana karena itu terlalu memberatkan masyarakat. Kata salah seorang anggota DPR yang dimintai keteranganya melalui seluler.
2 Selasa, 4 Desember  2012 Pemantau membawakan surat undangan kepada anggota DPR tentang temu konsituen dapil I dan II. Beberapa anggota DPR yang kami temui itu bersedia untuk hadir dalam temu konsituen Kamis 6 Desember 2012 untuk dapil I dan untuk dapil II Sabtu, 8 Desember 2012. Berharap anggota DPR tidak sekadar janji tapi harus ada bukti dan gentle ketemu dengan masyaraktnya.
3 Rabu, 5 Desember 2012 Kuliah anggaran - -
5 Kamis 2012, 6 Desembar Temu konsituen

DPRD dengan masyarakat Sinjai dapil I

Anggota Dewan dari Dapil I enggan menandatangani MoU yang ditawarkan warga yang didominasi oleh warga Kelurahan Lappa, dimana isinya adalah,  “tanpa air, Lappa Golput” Sebelum menandatangani MoU Ketu DPRD Sinjai meminta dari Kopel untuk mempertemukan antara eksekutif dan legislative tetang apa yang menjadi kebutuhan di daerah Lappa yang saat ini dikeluhkan salah satunya adalah air bersih.
6 Jum’at, 7 Desember 2012 Membawa surat dan mempertanyakan agenda DPRD. Menurut salah satu staf DPRD bagian umum yang kami temui, bahwa beberapa anggota DPRD akan berangkat ke kota Palu untuk konsultasi terkait Ranperda inisiatif DPRD tentang penanggulangan bencana. Ada beberapa anggota DPRD yang kami temui terkait masalah temu konsituen di dapil II itu kemudian bersedia untuk menghadiri.
7 Senin, 10 Desember 20132 Aksi demonstran ke kantor PEMDA dan kantor DPRD Sinjai oleh Laskar Berantas Korupsi (LABRAK) yang mempertanyakan tetang keterlambatan penyerahan KUA/PPAS LABRAK diterima oleh pihak EKSEKUTIF dan LEGISLATIF di ruang rapat pimpinan gedug DPRD Sinjai. KUA/PPAS akan diserahkan oleh pihak eksekutif  pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012.
8 Selasa, 11

Desember 2012

Pengesahan 10 Ranperda melalui rapat paripurna Ditetapakan dengan  sebaik-baiknya dan meminta kepada seluruh SKPD yang terkait untuk secepatnya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait 10 perda tersebut. Ke-10 perda tersebut secepatnya disosialisasikan.
9 Rabu, 12 Desember 2012 Rapat penjelasan pengusung ranperda inisiatif DPRD  tentang penanggulangan bencana di ruang paripurna. Pembahasan Ranperda inisiatif DPRD tentang penanggulangan bencana akan dibahas di masing-masing komisi. Bahwa Ranperda inisiatif yang rencana akan diparipurnakan lusa maka ada mekanisme yang terlewatkan, salah satunya yaitu pembentukan Pansus, sosialisasi atau konsultasi publik, dll, maka kualitas Perda ini sama sekali tidak pro rakyat.
10 Kamis, 13 Desember 2012 Penyerahan Ranperda inisiatif DPRD kepada EKSEKUTIF tentang penanggulangan bencana melalui rapat paripurna. Ranperda inisiatif tersebut agar melihat geografis Sinjai yang begitu rawan terhadap banjir sehingga DPRD berinisiatif membuat perda penanggulangan bencana.

Sidang paripurna tentang Ranperda inisiatif DPRD penanggulangan bencana diskorsing dalam waktu yang tidak ditentukan.

 

11 jum’at, 14 Desember 2012 (KOPEL) meminta KUA/PPAS kepada bagian persidangan  Ibu Sumarni selaku kepala bagian persidangan DPRD Sinjai tidak bisa memberikan draf KUA/PPAS tampa ada perintah atau izin dari ketua DPRD dan wakil ketua DPRD karna kita harus mengikuti prosedur yang ada. lalu kamudian ibu Sumarni mengarahkan kami  untuk meminta kepada Ketua DPRD. Ketua DPRD H. SULTANI, SH.MH yang kami temui dir uanganya, dan setelah kami berbincang-bincang dan meminta KUA/PPAS tersebut, Ketua DPRD mengatakan bahwa KUA/PPAS belum bisa diserahkan ke publik sebelum ada penyerahan resmi atau diparipurnakan oleh pihak eksekutif dan legislative. Jadi kami diminta untuk menununggu.
12 Jum’at, 14 Desember 2012 Pembahasan  Ranperda inisiatif DPRD kab Sinjai TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA Ranperda inisiatif DPRD akan diserahkan kepada eksekutif yakni kabag hukum sinjai untuk dibahas lebih lanjut. Ranperda inisiatif DPRD sinjai tentang penanggulangan bencana itu diserahkan kepada Kabag Hukum untuk dibenahi karena masih banyaknya bab dan pasal yang kemukinan akan dihilangkan.
13 Senin,17 Desember 2012 Pengesahan Ranperda inisiatif DPRD Sinjai tentang penanggulangan bencana alam. Pembacaan Ranperda kepada bagaian persidangan SUMARNI sebelum disahkan dan pemaparan dari Wakil Bupati Sinjai Andi Massalinri Latif . Bagaimna supaya perda tentang penanggulangan bencana tersebut bisa disosialisasikan.
14 Selasa, 18 Desember 2012 Rapat banggar pembahasan KUA/PPAS Rapat banggar tertunda akibat tim banggar yang tidak jelas, karana sudah direvisi dan belum ada SK dari tim banggar tersebut. Rapat ditunda untuk kemudian tim banggar diperjelas sebelum membahas KUA/PPAS.
15 Kamis,20 Desember 2012 Pembahasan  KUA/PPAS Sebelum pembahasan dimulai ARIFIN HKS menegaskan aturan UU 16 pasal 55 tetang tugas banggar yaitu, memberikan saran, melakukan konsultasi.

A. Saenal mengatakan bahwa melihat KUA/PPAS yang ada itu sangat tidak objektif secara makro karena sangat tidak relevan dengan peraturan per UU an yang ada.

- H. Ramli juga mengatakan bahwa hasil diskusi kemarin di Kopel tentang KUA/PPAS dan beberapa rekomendasi yang diusulkan oleh Kopel itu benar.

- A.Takdir mengatakan bahwa hasil analisis Kopel kemarin tentang KUa/PPAS itu benar melihat dari anggaran  pendidikan hanya 9% dan kesehatan 3% melihat dari regulasi atau UU 20/2003 mengamanahkan anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari total APBD di luar gaji,dan UU 36/2009 juga mengamanahkan anggaran kesehatan minimal 10% dari total APBD di luar gaji,  tapi kenyatananya itu jauh dari apa yang tertuang Di KUA/PPAS.

- Sekkab Tayep A. Mappasere mengakui hasil kajian KOPEL  dan siap mengakomodir apa yang direkomendasikan oleh KOPEL.

Rapat pembahasan KUA/PPAS diskorsing hingga besok pukul 13.00 wita.

 

16 Jumat,21 Desember 2012 Pembahasan KUA/PPAS dengan rapat tertutup di ruang rapat pimpinan. Rapat pembahasan kua/ppas antara eksekutif dan legislatif dinyatakan ada kongkalikong atau deal-deal yang terbangun di dalamnya, kenapa harus tertutup?

 

Kopel tetap meminta DPRD untuk kemudian  mengakomordir rekomendasi KOPEL/FPMS tentang hasil analisis kemarin yang dibicarakan dalam dialog bersama tim banggar dprd dan eksekutif Sinjai tentang pemangkasan anggaran yang dianggap boros. Anggaran harus berpihak kepada rakyat khususnya penganggaran terhadap kesehatan dan pendidikan.

 

17 Rabu,26 Desember 2012 Pembahasan KUA/PPAS dengan rapat tertutup Komisi I DPRD Sinjai Tidak jelas Tidak jelas
18 Rabu, 26 Desember Anggota DPRD Sulsel,  Andi Mariattang, dan Syamsudin Alimsyah hadir dalam diskusi di Sinjai. Hasil diskusi menyangkut keluhan masyarakat Lappa tentang air bersih yang begitu sulit. PG mengungkapkan, sebuah fenomena klasik yang terjadi di lingkungan Lappa yaitu adanya “air bersih politik”. Betapa tidak, air bersih di kelurahan ini hanya mengalir lancar apabila mendekati ajang Pemilu atau biasa juga lancar ketika kantor PDAM telah didemo warga. Setelah itu airpun berhenti menetes. Andi Maraiattang mengatakan akan menyampaikan kepada komisi yang terkait dengan pengadaan air bersih di DPRD provinsi terkait keluhan masyarak Sinjai khususnya masyarakat Lappa.
19 27-28 Desember 2012 Rapat pembahasan RAPBD 2013 di ruang komisi masing-masing secara tertutup. Dalam rapat gabungan Komisi itu diputuskan adanya perubahan pagu anggaran. Di Komisi I, misalnya, ada pengurangan anggaran pada kegiatan fasilitas bantuan hukum masyarakat tidak mampu dan fasilitas bantuan hukum pemerintah daerah untuk ditambahkan pada kegiatan pengharmonisasian dan pemantapan konsep rancangan produk hukum pada bagian hukum dan HAM.
Pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian terjadi pergeseran yaitu kegiatan Diklat untuk aparatur pada bagian organisasi yang pos anggarannya pada bagian keuangan sebesar Rp 114.200.000, dialihkan untuk kegiatan penyusunan Ranperda tentang Pelayanan Publik.
Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat penambahan pendapatan penerimaan dari Rp 399.750.000 menjadi Rp 809.750.000. Saat itu, disetujui pula anggaran operasional kecamatan pada Disdukcapil dialihkan pada masing-masing kantor kecamatan sebesar Rp 20.000.000.
Untuk Kantor Satpol PP terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp 180.000.000, dialihkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kegiatan pengamanan Pemilukada Gubernur dan Bupati.
Pada Komisi II, perubahan yang terjadi pada Dispenda adalah pendapatan di sektor pelelangan naik dari Rp 360.000.000, menjadi Rp 560.000.000, dan pengadaan laptop 3 unit diubah menjadi 2 unit PC.
Di Dinas Koperasi dan UKM ada juga perubahan retribusi SPBM dari Rp 55.000.000 menjadi Rp 75.000.000, dan pengadaan pakaian olahraga dihapus.
Sedangkan untuk target pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan bertambah dari Rp 60.000.000 menjadi Rp 70.000.000, Dinas Peternakan target pendapatannya juga naik dari Rp 479.000.000 menjadi Rp 492.000.000. Sementara pengadaan kendaraan dinas (randis) untuk Wakil Bupati di bagian umum yang dianggarkan sebesar Rp 450 juta, dihapus.
Sedangkan pada Komisi III, target pendapatan untuk SKPD yang di lingkupnya juga ditambah dari sebesar Rp 500.000.000 menjadi Rp 600.000.000, atau ada kenaikan Rp 100 juta.
Di Komisi III, dibahas tentang Dinas Pertambangan dan Energi. Di dinas ini, kegiatan penyusunan Master Plan Transportasi Kab. Sinjai sebesar Rp 180.000.000 dialihkan untuk sarana dan prasarana TPI tambak perahu pelabuhan sebesar Rp 90.000.000, dan selebihnya sebesar Rp 90.000.000 pengaturan teknisnya diserahkan kepada Dinas Perhubungan.
Di Dinas PU, kegiatan pembersihan dan pengerukan saluran dalam kota sebesar Rp 300.000.000 dialihkan ke pengadaan kontainer dan bak 3 roda
Hasil daripada pembahasan RAPBD 2013 akan diasistensi ke Pemprov Sulsel sebelum ditetapkan atau diparipurnakan.

 

Hasil pemantauan DPRD Kabupaten Sinjai bulan Desember 2012 0leh :

1. AHMAD TANG (0CHA)

2. AMIRUDDIN

3. ABD. RAHMAN

Leave a Reply