Monday , 28 July 2014
Translator :

Kemendagri : Baru 50 Persen Daerah Selesaikan RTRW

By Kopel Online - Rab Okt 31, 5:22 am

MAKASSAR – Kementerian Dalam Negeri menyatakan baru sekitar 50 persen daerah di seluruh kabupaten dan kota yang telah menyelesaikan revisi rancangan tata ruang wilayahnya (RTRW).

“Sampai saat ini kalau kami rata-ratakan baru sekitar 50 persen daerah kabupaten dan kota di Indonesia yang telah menyelesaikan RTRW-nya,” ujar Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Perkotaan Kemendagri, Tati Devi Siregar di Makassar, Selasa.

Ia mengatakan, alasan dari semua daerah kabupaten dan kota di Indonesia yang belum merevisi RTRW-nya disebabkan alasan masih terhambat di pembahasan badan legislatif daerah.

Hal ini terungkap dalam kegiatan konsultasi publik penyusunan Permendagri tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Perkotaan Berbasis Tata Ruang yang diselenggarakan Departemen Dalam Negeri RI.

Ia menyatakan, RTRW yang masih banyak belum terevisi dan disahkan mengakibatkan banyak terjadi alih fungsi lahan di beberapa daerah yang sangat rawan bagi terjadinya konflik.

Hal ini menjadi alasan utama yang mendesak kemendagri menerbitkan peraturan menteri tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Tata Ruang.

“Lemahnya pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan karena belum adanya payung hukum sangat rentan bagi terjadinya konflik di daerah-daerah,” katanya.

Bukan cuma itu, belum adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan penataan ruang ini menjadi alasan utama perlunya diterbitkan aturan melalui Permendagri mengenai hal itu.

Sementara Sekretaris Kota Makassar Agar Jaya dalam sambutannya menyatakan, Makassar hingga saat ini terus mengembangkan pembangunan daerahnya dengan berbasis pada tata ruang.

Bila hingga saat ini revisi RTRW masih belum disahkan, ini menunggu pihak legislatif untuk segera menyelesaikan pembahasannya.

“Kita tetap optimis revisi RTRW akan rampung sebelum alhir tahun ini, pemkot telah mengajukan draf RTRW sejak bulan Juli lalu. Sekarang tinggal menunggu DPR saja untuk membahas,” ujar Agar.

Terkait berbagai konflik yang terjadi di Makassar akhir-akhir ini antara pihak pengembang dengan masyarakat setempat, dirinya menyatakan, konflik ini tidak terkait langsung dengan pemerintah dan penataan ruang oleh Pemkot tapi terjadi murni akibat konflik intern antara pengembang dengan masyarakat yang masih merasa memiliki lahan.

Konsultasi publik yang diadakan Depdagri ini akan berlangsung selama empat hari yang nantinya akan merumuskan masukan-masukan dari daerah untuk menyempurnakan rancangan peraturan menteri nantinya. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Tata Ruang dari seluruh Indonesia. (T.KR-MH/S023)

(sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com, Rabu, 31 Oktober 2012)

Leave a Reply