Fraksi DPRD DKI Jakarta Pertanyakan Temuan BPK

Fraksi DPRD DKI Jakarta Pertanyakan Temuan BPK

30428
8
SHARE

JAKARTA -  Fraksi DPRD DKI Jakarta mempertanyakan temuan BPK pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013 berlangsung di ruangan rapat paripurna DPRD, 7/7/2014. Rapat yang di pimpin langsung oleh H. Ferrial Sofyan ketua DPRD, yang di hadiri oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama Plt. Gubernur DKI Jakarta, SKPD dan anggota forum koordinasi pimpinan daerah provinsi DKI Jakarta, rapat di jadwalkan pada pukul 12.30 wib, baru di mulai pada pukul 13.59 wib yang di hadiri oleh 40 orang dan tidak hadir 45 orang dari 95 orang anggota DPRD DKI Jakarta.

Ada 8 fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta yang memberikan tanggapannya terkait ranperda pertanggungjawaban diantaranya, fraksi PAN-PKB, fraksi partai Demokrat, fraksi partai PKS, fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi PPP, dan fraksi Hanura Damai Sejahtera.

Menurut KH. Moch Asyari Djamal dari fraksi PAN-PKB menyatakan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di atur dalam UU no 7 tahun 2003 peraturan pemerintah no 8 tahun 2006 terkait laporan tentang pendapatan daerah terlihat bahwa tidak mencapai target yang di rencanakan sebesar Rp 40,80 triliun, yang realisasi sebesar Rp 35, 52 triliun.

Lanjut Kh. Moch terkait laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan APBD TA 2013 yang mendapatkan nilai wajar dengan pengecualian (WDP) ada 86 temuan dengan nilai kerugiaan mencapai Rp 1,41 triliun dan ada realisasi belanja melewati batas yang telah ditentukan yaitu 15 desember 2013, menurut fraksi kami pemprov DKI Jakarta terjadi kesalahan sangat mendasar sekali dimana seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi.

Sedangkan H. Muhammad Guntur, SE,MM dari fraksi Hanura Damai Sejahtera menyampaikan tanggapannya atas temuan BPK dari realisasi belanja daerah kurang di dukung oleh bukti pertanggungjawaban yang sah, mengindikasi kerugian daerah sebesar Rp 59,32 miliar, sehingga kami berharap agar pengalokasian anggaran di arahkan sesuai perang SKPD yang sesuai dengan poksinya, sehingga pelaksanaan pembangunan DKI jakarta kedepan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana semula bukan hanya pembangunan yang berorientasi pada penyerapan anggaran semata.

Sumber : Sumarlin

SHARE

8 COMMENTS

LEAVE A REPLY