Bahas Ranperda TPA, LSM di Sulsel Gelar Pertemuan

Bahas Ranperda TPA, LSM di Sulsel Gelar Pertemuan

741
12
SHARE

KOPEL ONLINE, SULSEL – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan mendapatkan respon dari aktifis lembaga swadaya masyarakat yang concern dalam advokasi kebijakan dengan menggelar pertemuan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Selasa (17/05).

Diantara lembaga yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya KOPEL Indonesia, LAPAR, LBH, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), GIPA.

Dalam pertemuan tersebut, mendiskusikan point-point krusial yang belum diatur secara spesifik dalam ranperda tersebut.

Salah satu perwakilan LSM, Musaddaq mengatakan bahwa filososfi dari ranperda inisiatif oleh DPRD karena adanya masalah terkait ketiga aspek tersebut.

Lebih lanjut Ketua Divisi Advokasi Masyarakat Sipil mengatakan bahwa subtansi dalam ranperda tersebut belum mengakomodasi partisipasi masyarakat secara luas, khususnya kelompok rentan.

Ditambahkan, norma penulisan dalam ranperda tersebut banyak melanggar kaidah-kaidah penulisan sebagaimana yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Tegas Musaddaq.

Sebagai tindak lanjut, pertemuan ini akan dilaksanakan pada hari Jumat (20/05) untuk finalisasi masukan dari lembaga-lembaga yang tergabung dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya Pansus Ranperda TPA tersebut telah mengundang beberapa LSM yang berada di Sulsel untuk menggelar Konsultasi publik dalam bentuk rapat dengar pendapat.  (ST/MS)