14 Daerah Masih Menunggak Dana Sertifikasi Guru Tahun 2012

14 Daerah Masih Menunggak Dana Sertifikasi Guru Tahun 2012

65337
456
SHARE

grafis (fajar.co.id)

MAKASSAR — Tudingan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa tunjangan sertifikasi guru banyak mengendap, ada benarnya. Buktinya di Sulsel, lebih banyak daerah yang belum menuntaskan secara utuh pembayaran tunjangan sertifkasi guru periode 2012.Dari 24 kabupaten dan kota se Sulsel, sedikitnya 14 daerah yang menyelesaikan pembayaran tunjangan profesi guru. Ke-14 kabupaten/kota tersebut adalah Makassar, Palopo, Sidrap, Takalar, (selengkapnya lihat grafis). Sedangkan enam yang sudah menyelesaikannya yaitu Gowa, Maros, Parepare, Lutim, Bantaeng, dan Sinjai.

Kadis Pendidikan Kota Makassar, Mahmud BM mengakui tunjangan sertifikasi guru tahun 2012 belum sepenuhnya terbayarkan. Pemkot baru membayar tunjangan sertifikasi untuk 10 bulan. “Jadi masih kurang dua bulan,” ujar Mahmud, Selasa, 29 Januari.

Pihaknya tidak dapat membayarkan tunjangan satu tahun penuh lantaran dana yang ditransfer pemerintah pusat hanya cukup untuk membayar tunjangan selama 10 bulan.  Dana sertifikasi untuk 5.000 lebih guru sertifikasi hanya Rp45 miliar per semester atau Rp90 miliar selama satu tahun. Sementara kebutuhan Makassar mencapai Rp53 miliar per semester atau Rp106 miliar per tahun. “Satu semester itu kan enam bulan, dana yang ditranfer hanya Rp45 miliar, itu hanya cukup untuk lima bulan, makanya kita masih menunggak dua bulan,” kata Mahmud.

Plt Kadis Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan, dan Aset Daerah Kota Palopo, Munasirah mengakui tunjangan tersebut yang belum terbayarkan hingga kini adalah Oktober dan November 2012. “Penundaannya disebabkan beberapa faktor, salah satunya ada kesepakatan antara Dinas Pendidikan  dengan para guru sebelumnya,” tutur Munasirah.

Meski masih ada yang belum terbayar, pihaknya meyakinkan bahwa pemerintah pusat tetap akan merealisasikan, yakni paling lambat terbayarkan keseluruhan kekurangan di tahun 2014.  “Pembayaran tunjangan ini disesuaikan gaji pokok guru. Nilai kekurangan tunjangan guru yang belum terbayarkan sekira Rp4 miliar,” katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Bone, Syukur, mengakui, tunjangan sertifikasi guru untuk Desember 2012 belum dicairkan. Alasannya, anggaran yang diterima dari pusat tidak cukup. Selain itu ada tambahan penerima tunjangan, sementara dana dari pusat tidak tertambah.

Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Jeneponto Mangga Kulle juga mengatakan, belum terbayarnya satu bulan tunjangan  sertifikasi guru bukan  unsur sengaja yang dibuat pemerintah. Akan tetapi, tidak cukupnya uang yang ditransfer oleh pusat untuk dibayarkan hingga 12 bulan. “Dana yang ditransfer pusat hanya sanggup membayar  sebelas bulan,” kata Mangga Kulle.

Dia mengatakan dari pusat yang ditransfer setiap triwulan sebesar Rp 12 miliar lebih. Padahal seharusnya  Rp 13 miliar. “Sehingga kurang Rp 1 miliar per-triwulan, Total kekurangan untuk empat triwulan, senilai Rp 4 miliar lebih,” ujarnya.

Pada Triwulan I Januari-Maret, pemkab mau membayarnya. Tapi pemkab malah kekurangan Rp 1 miliar, katanya. Pihaknya kemudian meminta petunjuk dari pemerintah pusat.”Kami dianjurkan membayar tunjangan sertifikasi guru secukup saja dulu. Jadi yang bisa dibayarkan cuma dua bulan, Januari-Februari, pada Triwulan I. Maret tidak bayarkan karena dana tidak cukup,” ucap Mangga Kulle.

Di Enrekang juga demikian. Dari 1549 jumlah guru yang telah sertifikasi, semuanya belum mendapatkan dana tunjangan setifikasi selama satu bulan pada 2012. Kabid Ketenagakerjaan dan Kependidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Enrekang, Jalil menyebutkan, selama setahun Enrekang hanya menerima dana sertifikasi guru sebesar Rp47.983.992.00. Padahal dana yang seharusnya diterima untuk membayar semua tunjangan sertifkasi guru sebesar Rp53.117.156.215.

“Artinya, kami kekurangan dana dari pusat pada 2012 sebesar Rp5,1 miliar lebih. Dari jumlah dana yang kami terima, itu hanya mampu membayar sebanyak 10 bulan lebih tunjangan guru bersertifikasi,” papar Jalil saat ditemui di kantornya.

Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung membenarkan adanya kekurangan tersebut. Bahkan, dia menggelontorkan dana APBD untuk menambah dana sertifikasi yang diterima sehingga mampu mencukupi pembayaran selama 11 bulan. “Kejadian ini selalu terulang setiap tahunnya. Bahkan pada 2011 lalu, pemda sampai menambah sebesar Rp3 miliar. Namun kondisi daerah saat ini berbeda. Seandainya daerah juga longgar pendanaannya, maka tidak masalah kita talangi dulu,” bebernya.

Sama di Sidrap, Kabid Pendidikan Dasar, Syahrul Syam, mengatakan, anggaran Rp19 miliar terdiri atas dana pendidikan gratis dan dana sertifikasi guru. “Kalau dana sertifikasi itu masih ada sekitar Rp5 miliar yang belum dibayarkan selama dua bulan. Perbulannya sekitar Rp2 miliar, jadi Rp10 miliar. Begitupun dengan dana pendidikan gratis masih ada serkitar Rp7 miliar untuk SD dan SMP, sedangkan untuk SMA masih ada sekitar Rp2 miliar,” kata Syahrul.

Tak terbayarkan lebih disebabkan faktor teknis saja. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sidrap, Abdul Majid, mengatakan, selain anggaran pusat ke Sidrap tidak cuku, memang ada imbuan Kemenkeu agar cukup membayarkan 10 bulan saja.

“Berdasar rekomendasi kemenkeu ini yang disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada, makanya kita bayarkan 10 bulan saja. Adapun dana sertifiaksi yang sisanya 2 bulan di 2012 akan dibayarkan di 2013. Itu sesuai petunjuk kemenkeu yang masuk ke BPKD seluruh Indonesia,” kata Majid.

Di Lutra, dana sertifikasi guru 2012, sudah habis.  Pencairan dana pemkab tidak cukup untuk dibayarkan kepada penerima sertifikasi. Sekretaris Diknas Luwu Utara,  Andi Sarappi mengatakan, pencairan dana tunjangan sertifikasi dibayarakan untuk satu tahun. Tetapiterjadi kesalahan dalam pembayaran. ”Banyak guru sertifikasi yang dinaikkan  pangkatnya. Kenaikan pangkat dan golongan para guru sertifikasi langsung disusul dengan pemberikan kenaikan tunjangan sertifikasi. Seharusnya mereka dibayarkan kenaikan tunjangan sertifikasinya tahun depan. Makanya, dana sertifikasi tidak cukup membayar tunjangan,” ujar Sarappi.

Kabid Perbendaharaan Pemkab Takalar, Khaedar, mengungkapkan, penyebab adanya tunggakan pembayaran sertifikasi selama dua bulan karena alokasi dana dari pusat tidak mencukupi. Nilai pagu sertifikasi Rp 55.396.153.000 yang ditransfer pertiga bulan sebesar Rp13.849.038.000,belum juga cukup untuk pembayaran 12 bulan.

Hingga triwulan terakhir, lanjut Khaedar, dana sebesar itu hanya mampu membayarkan tunjangan sertifikasi guru untuk 10 bulan saja yakni periode Januari hingga Oktober 2012. Sementara dua bulan sisanya, menunggu tranferan lagi dari pusat.

“Masih dibutuhkan dana Rp 12 miliar lebih untuk menutupi kekurangan dua bulan, sementara dana yang ada di kasda sudah tidak bisa menutupi kekurangan dana sertifikasi  selama dua bulan. Anggaran yang dibutuhkan untuk sertifikasi perbulannya, lanjut Khaedar sebesar Rp 5,1 miliar perbulan,” beber Khaedar.

Di Pangkep, dana  sertifikasi guru tahun 2012 hampir habis terbayarkan untuk 1.596 guru. Dari dana Rp56 miliar, tersisa Rp3.5 miliar di rekening kas daerah. Meski demikian, masih ada 1.489 guru yang belum dibayarkan sertifikasinya per November dan Desember. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pangkep HM Ridwan mengatakan, Pangkep masih kekurangan Rp7 miliar untuk membayar dua bulan terakhir.   Rinciannya, guru yang dibayarkan yakni 975 guru TK, SD, SMP dan SLB pada November. Sedangkan untuk Desember hanya 46 guru TK yang terbayar. “Selebihnya belum dibayarkan karena sudah tidak ada dana lagi,” jelas Ridwan.

Pembayaran dana tunjangan sertifikasi tahun 2012 di Wajo masih menunggak pula selama dua bulan senilai Rp 7 miliar. Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Wajo, HM Saleng hal ini disebabkan  anggaran yang tersedia di kas daerah hanya cukup membayar Januari-Oktober.

Dia mengatakan besaran anggaran yang dicairkan tergantung usulan dan permintaan Disdik, hanya saja, permintaannya terkadang Rp 21 miliar lebih atau Rp 22 miliar lebih. Padahal, alokasinya hanya Rp 19,3 miliar per triwulan.  “Sebenarnya, anggaran yang masih tersisa itu bisa dibayarkan tapi tidak cukup untuk membayar satu bulan sehingga harus menunggu tambahannya dari pusat. Tapi, keuangan tidak ada masalah, kalau ada daftar kita siap bayar. Namun, itu tergantung Disdik, tapi Disdik tidak sanggup bayarkan dengan alasan khawatir akan bermasalah,”ujarnya.

Pemkab Barru belum pula menuntaskan dana sertifikasi guru tahun lalu. Kamaruddin Hasan, Kabid Pendidikan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, menyatakan, masih ada satu bulan tersisa. Yang belum terbayarkan sementara dalam proses dan pembayarannya akan segera dilakukan ke rekening guru.

Dinas Pendidikan, kata dia, sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan dana sertifikasi, termasuk dengan pihak bank. Menurutnya, semua harus melalui proses dan diharapkan bisa segera terselesaikan. ‘’Saya kira pencairananya  dana sertifikasi ini akan segera dilakukan,’’katanya.

Enam pemkab lainnya, masing-masing Gowa, Maros, Parepare, Lutim, Bantaeng, dan Sinjai, melalui bupati dan kepala dinas pendidikan menyatakan sudah menuntaskan dana sertifikasi guru 2012. Bupati Maros, HM Hatta Rahman mengatakan, masalah dana sertivikasi kami telah selesaikan 4 Desember lalu. Jadi tidak ada masalah lagi.

“Kami tidak ingin menunda pembayaran dana sertivikasi guru ini. Sudah ada dananya kami langsung bayarkan,”tegasnya “Pak Bupati paling marah kalau ada hak orang yang dipakai,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa, Idris Faisal Kadir.

(sumber: http://www.fajar.co.id)

SHARE

456 COMMENTS

LEAVE A REPLY